Rapat Tim Koordinasi Penyusunan Ranwal Roadmap Penguatan SIDa Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026

Rantauprapat - Selasa, 09 Maret 2021 bertempat di Ruang Data dan Karya Bupati Labuhanbatu telah dilaksanakan Rapat Tim Koordinasi Penyusunan Ranwal Roadmap Penguatan SIDa Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026.
Peserta pada acara terdiri dari 30 orang terdiri dari OPD, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Tim Sekretariat. Adapun yang menjadi tema pada Roadmap SIDa yaitu “Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Kawasan Andalan Terintegrasi”.

Acara dibuka dan dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Zaid Harahap. Penyampaian materi/bahan paparan oleh Plt. Kepala Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Zuhri, SE, M.Si dan sebagai narasumber adalah Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Hobol Zulkifli Rangkuti, S.Sos, MM.

Untuk mewujudkan terlaksananya penyusunan Roadmap SIDa perlu kerjasama Pemerintah, Akademisi dan HIPMI serta mengintegrasikan RKPD dan Roadmap SIDa.

Bimtek Online Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah)

Pelaksanaan Bimtek Online Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) berlangsung selama 2 hari pada hari senin s.d selasa tanggal 22 s.d 23 Februari 2021 bertempat di ruang rapat Balitbang Kabupaten Labuhanbatu.

Bimtek ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Litbang Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M. Si. Fatoni menjelaskan sejumlah keunggulan yang dimiliki Puja indah. Puja Indah merupakan aplikasi berbagi pakai, sehingga daerah tidak perlu menyiapkan anggaran untuk memanfaatkannya. Daerah juga dapat memilih jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Saat ini, Puja Indah telah memiliki 14 layanan, dengan pembagian 13 layanan yang berbasis pada urusan pemerintahan dan 1 layanan tematik.



OPD yang mengikuti bimtek : Sekretariat DPRD, RSUD Rantauprapat, Inspektorat, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata, Dinas Kominfo, Kabag Administrasi Pemerintahan Setdakab, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satpol PP dan Dinas Peternakan.

 

Setujukah Anda Bila PSBB Total Berlaku Kembali?

Teks Photo - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berbicara soal rencana PSBB total

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total, sebagaimana pernah berlaku pada 10 April silam. Setujukah Anda bila Jakarta balik lagi ke PSBB total?

Koordinasi Kelitbangan sebagai Upaya Penguatan Peran Litbang Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Rapat Koordinasi Kelitbangan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021 yang dihadiri oleh Bupati Labuhanbatu, Staff Ahli, Kepala Bapedda, Kepala OPD, Para Camat dan Kabag serta Undangan lainnya di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kelitbangan yang dilakukan oleh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
Bupati Labuhanbatu H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T. dalam sambutannya menyampaikan bahwa perolehan Kabupaten Labuhanbatu pada posisi 30 di Indonesia dan pertama di Sumatera Utara sebagai Kabupaten sangat inovatif pada IGA Award tahun 2020 adalah sesuatu yang sangat membanggakan dan perlu untuk ditingkatakan.

Sebut Kasus Siswi Nonmuslim Diminta Berhijab Langgar HAM, Ini Rekomendasi KPAI

Teks Photo - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut pemaksaan pihak SMKN 2 Padang terhadap siswi nonmuslim untuk mengenakan jilbab merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). KPAI menilai sekolah negeri seharusnya menyemai keberagaman dan menghargai perbedaan.

Jakarta - 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut pemaksaan pihak SMKN 2 Padang terhadap siswi nonmuslim untuk mengenakan jilbab merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). KPAI menilai sekolah negeri seharusnya menyemai keberagaman dan menghargai perbedaan.

"KPAI prihatin dengan berbagai kasus di beberapa sekolah negeri yang terkait dengan intoleransi dan kecenderungan tidak menghargai keberagaman, sehingga berpotensi kuat melanggar hak-hak anak, seperti kasus mewajibkan semua siswi bahkan yang beragama non-Islam untuk mengenakan jilbab di sekolah atau kasus beberapa waktu lalu di mana ada pendidik di SMAN di Depok dan DKI Jakarta yang menyerukan untuk memilih Ketua OSIS yang beragama Islam," kata komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).

Retno menyebut sekolah negeri merupakan sekolah pemerintah yang memiliki siswa beragam dan majemuk. Karena itu, sudah seharusnya sekolah negeri menerima perbedaan.

 "Sekolah negeri adalah sekolah pemerintah, yang siswanya beragam atau majemuk. Oleh karena itu, sekolah negeri harusnya menyemai keberagaman, menerima perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," ucapnya.

Lebih jauh Retno menyayangkan peraturan SMKN 2 Padang yang mewajibkan seluruh siswinya mengenakan hijab. Menurutnya, langkah pemaksaan itu jelas melanggar hak asasi manusia (HAM) bagi siswi yang nonmuslim.

"Tidak ada yang menolak bukan berarti kebijakan atau aturan sekolah tidak melanggar ketentuan perundangan lain yang lebih tinggi. Aturan sekolah seharusnya berprinsip pada penghormatan terhadap HAM dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan, apalagi di sekolah negeri. Melarang peserta didik berjilbab jelas melanggar HAM, namun memaksa peserta didik berjilbab juga melanggar HAM," ungkap Retno.

Retno mendesak agar SMKN 2 Padang diberi sanksi sesuai Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tak hanya itu, pihak sekolah diduga kuat melanggar UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No 39/1999 tentang HAM

Subcategories