Teks Photo - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berbicara soal rencana PSBB total
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total, sebagaimana pernah berlaku pada 10 April silam. Setujukah Anda bila Jakarta balik lagi ke PSBB total?
"Dalam rapat Gugus Tugas tadi sore disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagai mana masa awal dulu," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9) kemarin.
Rencananya, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH) pada Senin (14/9) tulat. Menyambut wacana PSBB total dari Anies, kontroversi menyeruak.
Sejumlah pegawai swasta di Jakarta bersuara. Di antara mereka yang ditanyai detikcom, ada yang khawatir tidak digaji bila nanti harus WFH. Namun di sisi lain, virus Corona memang berbahaya. Pemprov DKI memprediksi kapasitas rumah sakit bakal tidak muat lagi menampung pasien COVID-19 bila situasi tidak dikendalikan secara ketat.
Para anggota dewan menyampaikan kritik terhadap rencana PSBB total ini. Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai ini adalah pilihan pahit yang bisa membuat rakyat semakin bonyok. Sekjen PPP Arsul Sani menyoroti perbedaan komunkasi soal penanganan COVID-19 antara DKI dan pusat, karena ini berpotensi menjadi isu politik.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Judistira Hermawan menilai keputusan Anies tidak tepat sabil mengkritik penanganan Pemprov DKI yang tidak konsisten selama PSBB transisi. Namun ada pula yang pro-kebijakan Anies, yakni Fraksi PKS.
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito justru menyarankan agar DKI menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK), artinya penerapan pembatasan sosial dipersempit pada daerah-daerah dalam kota, yakni daerah dengan penularan tinggi. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi juga punya pandangan senada, lebih baik PSBB nantinya adalah PSBB skala mikro dengan pengawasan tingkat rukun tetangga (RT).
Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda setuju bila PSBB total diterapkan lagi di Jakarta?