Tugas Dan Fungsi

TugasĀ  :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 36 menyatakan bahwa Badan Litbang Kabupaten/Kota memiliki tugas, yaitu:

  1. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
  2. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
  3. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
  4. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
  5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
  6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
  7. Memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di Kabupaten/Kota;
  8. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di Kabupaten/Kota;
  9. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
  10. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya ijin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota; serta
  12. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga asing.

FungsiĀ  :

Fungsi Balitbang dalam proses kebijakan secara garis besar adalah diawal sebagai pemasok rumusan kebijakan, ditengah sebagai katalisator proses berjalannya kebijakan dan diakhir sebagai wadah monitoring dan evaluasi kebijakan.