Kegiatan

Balitbang Kabupaten Labuhanbatu melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Bayuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Kabupaten ini memiliki banyak program-program inovatif. Program-program inovatif yang digagas Kabupaten Banyuwangi telah meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif dalam kompetisi Innovatife Government Award (IGA) 2018 dan meraih nilai tertinggi dari 10 nominator. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kemendagri tersebut diserahkan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta.

            Menurut data yang diperoleh langsung dari bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdakab Kabupaten Banyuwangi, terdapat sebanyak 344 buah inovasi yang aktif dan berkembang di Banyuwangi. Inovasi ini tersebar di semua OPD. Ada beberapa inovasi yang sudah pernah mengikuti kompetisi baik itu tingkat Kabupaten/Kota, Nasional maupun International.

            Dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Tim dari Balitbang dan Disdukcapil selama 2 (dua) hari di Kabupaten Banyuwangi, dapat dipelajari dan ditelusuri beberapa inovasi yang telah diterapkan dan sudah berhasil dilaksanakan sehingga mampu membawa perubahan yang sangat signifikan terutama dalam peningkatan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dalam hal inovasi pelayanan publik, Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Mal ini diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2017 oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Mal ini adalah MPP pertama di Indonesia dan hanya didirikan dalam waktu 4 hari. Sejarah MPP ini berdiri ketika pada bulan September 2017 beberapa Kabupaten/Kota diundang oleh Kementerian PAN RB untuk studi banding ke Georgia dimana di sana terdapat pelayanan publik terbaik di dunia. Setelah kembali ke Banyuwangi Bupati langsung menyampaikan bahwa Bupati menginginkan terdapat MPP di Banyuwangi. Bupati pada saat itu hanya memberikan video dan gambar sebagai bahan. Selanjutnya Wakil Bupati, Sekda beserta seluruh Kepala OPD melakukan rapat bersama dan masing-masing memaparkan apa yang OPD punya dan sumbangkan untuk dapat mendirikan mal karena tidak mungkin dalam waktu 3 atau 4 hari kita menganggarkan dana untuk mal. Jadi yang ada hanya kebersamaan dan tidak ada ego sektoral.

            Dasar pendirian MPP yaitu Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Setelah MPP diresmikan di Banyuwangi maka Pemerintah Kabupaten juga mengeluarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

            Dari data yang diperoleh terdapat 199 jenis pelayanan di MPP ini. Layanan Pemerintah Daerah sebanyak 11 OPD dengan jumlah 116 jenis layanan dan layanan BUMN/K/L sebanyak 12 instansi dengan jumlah 83 jenis layanan. Menurut informasi yang disampaikan saat kunjungan tim, terdapat rata-rata 500 layanan yang dilayani di mal ini. Layanan yang paling banyak terdapat pada layanan kependudukan. Jadi dari lahir hingga mati, masyarakat dapat mengurus perijinan di MPP ini.

            MPP adalah Lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik di bawah koordinasi dari DPMPTSP yang terdiri dari Kepala, Sub unit tata usaha, Sub unit program dan informasi dan Sub unit pelayanan.

Dengan dilaksanakannya kunjungan kerja ini diharapkan Kabupaten Labuhanbatu dapat melakukan replikasi inovasi MPP dan tentunya seluruh OPD dapat saling terintegrasi dan berkolaborasi sehingga apa yang selama ini menjadi permasalahan pada pelayanan publik dapat segera diatasi dan terselesaikan dengan adanya MPP ini sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan