Tak Berkategori

Temu Ramah Plt. Bupati Labuhanbatu dengan Tim Opsus Pajale Sumut

Dalam rangka mendukung program pemerintah terhadap peningkatan ketahanan pangan khususnya komoditi Padi maka Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu berkomitmen mendorong petani untuk melakukan inovasi agar lahan sawah yang dikelola dapat lebih produktif dan tidak beralih fungsi menjadi lahan perkebunan.

Hasil pengkajian “Upaya Mempertahankan Keberadaan Lahan Tadah Hujan di Kabupaten Labuhan Batu” yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhan Batu dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Sumatera Utara bahwa terdapat 15.000 Ha luas lahan sawah tadah hujan yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan cara meningkatkan indeks pertanaman (IP), dari IP 1 menjadi IP 2 (satu kali musim tanam menjadi dua kali musim tanam).

Menindaklanjuti hasil pengkajian tersebut Kepala Balitbangda, Dinas Pertanian dan tim melakukan inisiasi dengan mengundang PJ. UPSUS Sumut (Kepala Badan Karantina Pertanian) melalui undangan khusus Bapak Bupati Labuhan Batu H. Andi Suhaimi Dalimunte, ST, MT. Bapak Bupati sangat siap dan menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi secara bersama-sama sehingga lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Labuhan Batu yang selama ini tidak dimanfaatkan pada bulan Maret s/d Agustus karena ketiadaan sarana dan prasarana irigasi, dapat dimanfaatkan petani dengan Inovasi teknologi budidaya padi sistem pompanisasi sumur dangkal maupun upaya lainnya sesuai potensi daerah dapat dioptimalkan.

PJ. UPSUS Sumut menyampaikan kepada Bapak Bupati Labuhan Batu untuk mau mengadopsi kenerja dan keberhasilan Kabupaten Humbanghasundutan dan Serdang Bedagai.
Termasuk pemanfaatan program perhutanan sosial untuk masyarakat Labuhan Batu. Program ini didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara.

Bupati diharapkan dapat bersurat dan segera berkoordinasi ke Kementerian KLHK untuk mendapatkan izin pengelolaan sehingga masyarakat bisa menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian.

sumber : https://www.facebook.com/search/str/bptp+balitbangtan+sumatera+utara/keywords_blended_posts?filter